Pada pasal 11 ayat (3) menjelaskan bahwa pajak yang terhutang yang saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayarannya untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Hal tersebut disampaikan Sekda Banjar H. M Hilman saat membuka resmi kegiatan Konfirmasi dan Klarifikasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sektor Pertambangan untuk Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Sektor Lainnya (PBB P5L) di Aula Barakat Martapura, Selasa (20/09/2022) pagi.

Dikatakan Hilman, sesuai UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 UU PBB Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa pajak yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terhutang oleh wajib pajak.

“Dalam hal ini kerja sama antara pihak KPP Pratama Banjarbaru, KP2KP Martapura dan Pemda Kabupaten Banjar bersama sama megimbau kepada wajib pajak P5L agar segera memenuhi kewajiban yang sudah ada ketentuannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pusat dan penerimaan daerah melalui mekanisme dalam bagi hasil untuk Pemkab Banjar, serta dana yang diterima dapat segera dipergunakan untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Banjar”.

Hilman menambahkan, Objek PBB P5L Kabupaten Banjar terdiri dari pertambangan minerba sebanyak 36 Objek Pajak, perkebunan 5 Objek Pajak, dan perhutanan 4 Objek Pajak dengan capaian penerimaan sebesar Rp 18,62 Miliar yang terdiri dari: Rp 1,49 Millar dari Perkebunan, Rp. 1,75 Milyar dari Perhutanan, Rp. 15,39 Milyar. Namun masih terdapat 43 Wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban pembayaran PBB P5L-nya dari tahun 2015 sd 2022 dengan nilai tunggakan sebesar Rp 73,874  Miliar sehingga dibutuhkan percepatan pembayaran PBB P5L agar dapat segera digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dirinya berharap pihak yang terlibat agar bisa bersama sama bersinergi guna mewujudkan masyarakat yang Maju, Mandiri dan Agamis.

Selain itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarbaru Heri Sumartono mengatakan, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

“Dana bagi hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam”, ungkapnya.

Dikatakan Heri, besaran Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB PSL ditetapkan sebagai berikut : 10% ke pemerintah pusat yang ditransfer kembali kepada seluruh Kab/Kota seluruh Indonesia, dan sebesar 90% ke Pemerintah Daerah dengan rincian : 16,2 % Provinsi, 64,8% Kota/Kabupaten, dan 9% untuk biaya pemungutan, sehingga bisa dikatakan bahwa sebagian besar penerimaan Pajak dari sektar PBB PSL kembali ke daerah sebagai pendapatan daerah dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang dapat digunakan oleh daerah untuk pelaksanaan pembangunan.

Untuk PBB sektor P5L sampai dengan tanggal 19 September 2022 diperoleh realisasi penerimaan sebesar Rp 52,121 Miliar atau 48,92% dari target sebesar Rp 106,553 Miliar.

Di Kabupaten Banjar, masih terdapat 43 Wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban pembayaran PBB P5L-nya dari tahun 2015 sd 2022 dengan nilai tunggakan sebesar Rp 73,874  Miliar.

Dengan memperhatikan capaian penerimaan PBB P5L yang masih belum sesuai harapan, serta masih terdapat Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, besar harapan kegiatan ini bisa menjadi momen pelunasan Pajak terutang khususnya PBB.

Adapun optimalisasi Penerimaan PBB P5L untuk peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar diantaranya adalah peran serta Wajib Pajak dengan membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu (tidak melewati jatuh tempo).

Nampak hadir dikegiatan tersebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, Zulyadaini, Kepala KP2KP Martapura Heri Sukoco dan para management perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Banjar.