Sebagai bagian dari upaya peningkatan penerimaan PAD melalui Pajak Daerah salah satunya adalah dengan menaikkan angka Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berkenaan hal tersebut, Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKPAD melakukan beberapa simulasi atas kenaikan NJOP PBB-P2 khususnya NJOP atas tanah sebagai bahan kajian nantinya sehingga diharapkan kenaikan NJOP PBB nantinya dapat diterima dan tidak memberatkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun kajian akademis kenaikan NJOP PBB-P2 ini nantinya akan dilaksanakan oleh pihak ke-3 dan simulasi kenaikan tersebut menjadi salah satu bahan dari kajian dimaksud.
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau senilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
Faktor yang memengaruhi besarnya nilai NJOP Bumi dan Bangunan adalah faktor lokasi meliputi peruntukan, pemanfaatan serta kondisi lingkungan di sekitarnya serta faktor bangunan, antara lain bahan baku atau bahan bangunan yang digunakan, lokasi bangunan, rekayasa serta kondisi lingkungan di sekitar bangunan.
Kenaikan NJOP di Kabupaten Banjar saat ini oleh beberapa pihak dinilai perlu untuk dilakukan kenaikan. Hal ini disebabkan besaran NJOP tersebut nilainya jauh di atas harga tanah yang berlaku saat ini, terutama diwilayah yang memiliki perkembangan pemukiman yang pesat seperti Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Berutung Baru dan Martapura khusunya Kecamatan Martapura Kota. Simulasi kenaikan NJOP tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi Tim Penilai Publik untuk menjadi kajian atas kenaikan NJOP di Kabupaten Banjar Tahun 2025 mendatang.
Adapun simulasi yang diperhitungkan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kenaikan NJOP, namun juga pemberian insentif fiskal kepada masyarakat atau WP golongan tertentu guna mengurangi dampak yang dianggap akan memberatkan bagi masyarakat khususnya di pedesaan.
(PPD, Mtp)